DPK HKTI Way Kanan Adakan Sosialisasi Reforma Agraria Redistribusi

Baca Juga

Way Kanan,Lintastotabuan.com –  Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Himpunan kerukunan tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Way Kanan, mengadakan Sosialisasi Reforma Agraria Redistribusi dan Pelepasan Hutan Kawasan Masyarakat Tahun 2019 di Aula Komando distrik militer (KODIM) 0427 / Blambangan Umpu, Way kanan, (26/12/2019).

Acara tersebut di beri tema , merevitalisasi sumber daya alam kabupaten way kanan agar di pergunakan sebaik baiknya untuk kesejahteraan masyarakat petani kab. Way kanan.

Acara tersebut dihadiri oleh wakil bupati , Kapolres, dandim 0427 kabupaten setempat dan juga turut hadir Masyarakat petani kabupaten way kanan yang terwakili oleh 137 orang dari register 42, 44, 46.

Sementara ketua Dewan pimpinan kabupaten ( DPK) HKTI kab.way kanan Abdul Wahab HL mengatakan dalam sambutannya, Dalam rangka ikut serta melaksanakan program nasional HKTI ,dalam hal ini sebagai Bridging institution melaksanakan sosialisasi perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria.
Ujarnya.

“Sebagai mitra kerja strategis pemerintah HKTI, ikut serta dan mengambil sikap agar Redistribusi pelepasan kawasan hutan kepada masyarakat yang telah membuka atau bermukim di kawasan hutan dapat terserap program tersebut, kepada masyarakat tani khususnya yang berada di kawasan hutan kabupaten way kanan,” Jelas nya.

Secara terpisah, Wakil BUpati Edward Antony mengungkap kan dalam sambutan tertulis nya menyampaikan, Pemerintah telah menetapkan Reforma Agraria sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

“Saya berharap melalui sosialisasi ini, diharapkan kita akan mampu bersinergi lebih cepat dalam hal membaca peluang kebijakan yang berharga seperti ini sebagai upaya untuk penyelesaian konflik tenurial, sehingga diperlukan strategi percepatan penyelesaian terhadap klaim lahan atas penguasaan dan pemanfaatannya, yang dimana ditindaklanjuti oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ungkapnya. (*)

Berita Daerah Berita Lampung Way Kanan