Ahmad Hadian, SPdi, anggota DPRD Provinsi Sumut dari PKS (foto /ist)
Rendahnya serapan anggaran tahun 2019 di Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) mendapat sorotan tajam dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) perdana antara Komisi B dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Senin (4/11/2019) sekira jam 10.00 Wib.
Sekretaris Komisi B Ahmad Hadian yang berasal dari Fraksi PKS bersuara keras tentang hal ini.
"Kami anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kecewa dengan kondisi ini, apalagi anggaran yang berasal dari DAK tidak bisa dimanfaatkan oleh OPD, kan rugi kita. Dana harus kembali ke pusat. Ini menandakan bahwa kinerja Kadis Kelautan dan Perikanan masih belum optimal. Kedepan harus ada terobosan- terobosan positif dan antisipasi yang dilakukan oleh Kadis untuk mencegah hal ini terulang". Demikian disampaikan Hadian dihadapan Kadis Kelautan dan Perikanan Mulyadi Simatupang, S.Pi, MSi dan jajarannya.
Saat anggota dewan bertanya tentang kendala-kendala nya, Kadis menyampaikan salah satunya keterbatasan SDM di lingkungan OPD yang dipimpinnya.
Spontan Sekretaris Komisi B yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut yang akrab disapa Kang Hadian ini merespon agar Kadis menerapkan prinsip Right Man on The Right Place. Tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai disiplin ilmu dan keahliannya.
"Setiap tahun Sumut itu mengirim putra-putra terbaiknya untuk belajar ilmu perikanan dan kelautan. Ada yang ke STP Jakarta, Sidoarjo dan lain-lain. Kenapa para lulusannya tidak dimanfaatkan. Banyak Sarjana Perikanan malah ditempatkan dibidang yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Ini sudah rahasia umum dimana-mana terjadi didalam birokrasi kita. Ini kebiasaan yang tidak baik dan jangan diteruskan". Pungkas Hadian. (MA)
