Batu Bara, LintasTotabuan.com -Bupati Kabupaten Batubara Ir. H. Zahir MAp memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera membentuk tim satuan tugas (Satgas) untuk meraih opini predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), Senin (14/1/2019) saat apel pagi di halaman kantor bupati, Kecamatan Lima Puluh, Kab. Batu Bara.
Hal tersebut terungkap setelah Zahir melakukan pertemuan dengan BPK Perwakilan Sumatera Utara yang dihadiri Sekda dan pimpinan OPD bahwa LKPD Kabupaten Batubara, selama 3 tahun memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
Predikat WDP, ditambahkan Zahir, ditengarai masih kurangnya pemahaman serta masih ada pimpinan OPD yang belum bekerja secara optimal, bahkan tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan. Bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang yang harus diperiksa BPK dan diberikan opini.
Menurut Kepala BPK, hal ini terjadi karena Bappeda, Inspektorat, keuangan, aset dan sejumlah pimpinan OPD tidak bekerja secara optimal. Akibatnya, aset yang harus diserahkan tidak diserahkan seperti Dinas PU dengan PDAM dan laporan selalu terlambat terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Batubara.
“untuk pak Sekda saya perintahkan bentuk tim satgas, kedepan raih opini WTP". kata Zahir yang baru 18 hari dilantik menjadi Bupati Batubara itu.
Untuk itu, Ditambahkannya, diminta kepada seluruh Kasubbag perencanaan dan keuangan agar segera mempersiapkan untuk melakukan pelatihan tentang sistem perencanaan dan sistem laporan pertanggungjawaban keuangan.
"secepatnya pelatihan ini dilaksanakan dengan melibatkan Bappeda dan keuangan Provinsi Sumut, BPK atau BPKP dan Kemenpan serta pihak USU yang sudah kita ajak untuk bekerja sama, paling lambat minggu keempat sudah bisa dilaksanakan," Tegasnya (my)
