Batu Bara, lintastotabuan.com - Konsultasi publik tentang pembangunan jalur kereta api oleh pihak Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagut Bandar Tinggi - Kuala Tanjung yang dilakukan di Aula Balai Desa Lalang, Senin (3/9/18) sempat memanas.
Konsultasi publik yang bermotokan abselerasi tepat, aman dan terukur dalam membangun kereta api trans Sumatera, juga menuai kritikan yang pedas dari masyarakat, sebab dalam forum tersebut terjadi tanya jawab antara pihak yang mewakili kementerian perhubungan Direktorat jendral Perkeretaapian balai teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara dengan masyarakat tidak menemui titik terang, sehingga sempat menuai situasi yang memanas dan menegangkan.
Ahmad Mukhtas Anggota DPRD Batu Bara mewakili masyarakat menyampaikan bahwa sesuai pendataan yang dilakukan oleh pihak perkeretaapian sebanyak 82 orang mungkin hal tersebut lebih dari itu.
Mengenai hal yang lainnya tentang jalur perkeretaan apian yang harus diperhatikan adalah dampak dari pembangunan rel kereta api bagi masyarakat, "Saya sendiri tidak ada terkena tanah terhadap jalur kereta api akan tetapi saya terkena dampak dari pembangunan rel kereta api" ungkap Mukhtas.
Sementara itu, Ridwan salah satu dari masyarakat menyampaikan bahwa semua keputusan diterima akan tetapi masyarakat meminta untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, maka semuanya akan berjalan dengan lancar.
"Laksanakan sesuai dengan peraturan dan perudangan-undangan yang berlaku terkait pembangunan rel kereta api, jangan ada terkesan pembodohan publik" tandasnya Ridwan.
Ditambahkan Ridwan, masyarakat sangat menyayangkan hasil kerja pihak pengembangan atau pelaksana yang tidak ada mengadopsi keinginan masyarakat dengan tidak melakukan atau melaksanakan prosedur atau mekanisme aturan kerja yang benar, antara lain, Melakukan survei yang akurat, pendekatan dan sekaligus mempelajari karakteristik masyarakat pesisir, melakukan analisis dampak yang terjadi akibat pembangunan rel kereta api yang berkaitan dengan kebisingan dan getaran yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan masyarakat.
"Pembangunan rel Kereta api berdampak seumur hidup bagi kami dan masyarakat bermohon pembangunan jalan selebar 7 meter diluar dari patok dari Otorita atau Inalum" tutupnya.
M.Usnul SH sebagai PPK Pengadaan Tanah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagut menjelaskan Konsultasi Publik ini dalam rangka melaksanakan pengadaan lahan, atau pembebasan lahan untuk pembangunan infrastrukur jalur kereta api, merupakan menindak lanjutkan serta mengakomodir sebagai syarat konsultasi publik pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api. "Makin cepat makin baik dan langkah yang akan dilakukan adalah penetapan lokasi" ujar Usnul.
Pjs Kepala Desa Lalang Ruslan Hrp ketika dikonfirmasi Wartawan mengatakan ketika melihat situasi agak memanas, hal tersebut adalah biasa-biasa aja karena hal itu adanya perbedaan pendapat.
Menurut kades, ketika adanya perbedaan pendapat antara setuju dengan tidak setuju dikalangan masyarakat hal tersebut akan dicarikan solusi yang terbaik untuk tercapainya suatu kesepahaman antara pihak Perkeretaapian dengan masyarakat.
"Mudah-mudahan pertemuan dalam kegiatan ini agar cepat terealisasi dengan masyarakat yang dilakukan oleh PPK Pengadaan Tanah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumbagut dan konsultasi publik yang terlaksana hari ini adalah yang terakhirnya". tutur Ruslan. (5VF)
