Kubu Raya - Untuk menyanggah dari peraturan pemdes dan undang-undang nomor 10 tahun 2016, Kepala Desa Mega Timur Adam mengatakan bahwa walaupun secara aturan dan secara undang-undang kepala desa dilarang untuk berpolitik praktis, namun tentunya selaku kepala desa dirinya juga mempunyai hak pilih dan juga puny kandidat unggulan .
"Oleh kerena kami sebagai kepala desa, sesuai diminat oleh peraturan undang-undang kita tidak boleh melakukan politik praktis dan diundang-undang juga jelas sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada siapa saja, baik itu pejabat daerah, pegawai negeri sipil, dan juga kepala desa yang ikut kedalam politik praktis ." Hal tersebut diungkapkan nya saat diwawancarai diruangannya, pada Senin (12/03/18) Pagi .
Dirinya juga mengharapkan kepada panwas untuk mensosialisasikan kepada semua elemen masyarakat dan juga para kepala desa agar para kepala desa tentunya baik dari asosiasi, juga akan menyampaikan kepada rekan-rekan kepala desa yang berada diwilayah yang sedang melakukan pilkada .
Himbauan juga kepada rekan-rekan kades yang menyangkut undang-undang aturan, hendaknya memang mentaati peraturan tersebut .
"Walaupun tidak dapat kita pungkiri kita punya hak pilih, tapi tetap kita menjaga netralitas kita selaku kepala desa ." Pungkas Adam
(Mia/Yudha/Red)
