 |
| Ilustrasi |
“Kabupaten Boltim masuk dalam kategori daerah rendah. Karena setelah dilakukan perhitungan, pendapatan asli daerah, DAU, dan bagi hasil dihitung, dan dikurangi belanja pegawai tenyata kita masuk di kategori di bawah Rp 300 miliar. Sebelumnya sempat salah pehitungan kita masuk kategori sedang tapi itu sudah dengan DAK. Tapi tenyata DAK tidak dihitung. penentuan kategori itu berdampak pada penghitungan hak bagi anggota dan pimpinan DPRD," jelasnya.
Namun, Manoppo menegaskan, sebelum membayar gaji baru anggota DPRD, kendaraan dinas yang digunakan harus dikembalikan dahulu. "Kembalikan dulu kendaraan dinasnya, kan sudah ada tunjangan transportasi. Gaji dibayar, setelah kendaraan dinas diserahkan dan dicek oleh bagian aset," tegas Manoppo.
Terpisah, Sekretaris DPRD Boltim Priyamos mengatakan, saat ini sedang diproses perda terkait hak anggota dan pimpinan DPRD. "Proesesnya sedang dievaluasi oleh provinsi. Selanjutnya, ketika sudah diperdakan maka itu acuan membayar gaji," tandasnya.
Dirinya menambahkan, dengan kenaikan gaji yang cukup signifikan tersebut tentu harapan masyarakat para wakil rakyat lebih memperjuangkan suara mereka. "Tentua kinerja anggota dewan harus seiring dengan kenaikan gaji. Pasti itu harapan masyarat," ungkap Priyamos. (*)
