Ketua Umum PNTI Batubara, Ir Azwar Hamid M.Sc (pakai tutup kepala)
BATU BARA, LintasTotabuan.com l Sebagai program dan tindak lanjut dalam pengawasan serta menjaga ekosistem kawasan pesisir perairan pantai di Kabupaten Batubara dari kepunahan agar tetap terjaga kelestariannya, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD PNTI) Kabupaten Batu Bara akan melakukan evaluasi dan kajian terhadap air diperairan pantai Batubara dengan survey langsung bersama masyarakat nelayan pada titik kerawanan cemaran air.
"Sample air akan kita ambil di beberapa titik, lalu di analisa pada laboratorium Dinas/ Instansi yang berkompeten menentukannya untuk dapat dilakukan perbaikan jika diketahui air tercemar dan terdapat unsur kimia yang berbahaya bagi pertumbuhan biota biota laut di perairan pantai Batubara, Akan kita cari dari mana sumbernya jika air sudah tercemar, " Imbuh Ketua Umum DPD PNTI Batu Bara, Ir. Azwar Hamid M.Sc, Kepada Wartawan di Kantor DPD PNTI, Jln Lintas Pagurawan, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Minggu (05/01/2020) Menanggapi salah isu terkait tangkapan nelayan tradisional yang semakin hari semangkin menurun.
Azwar Hamid yang juga mantan kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara itu berkeyakinan, Tangkapan nelayan tradisional menurun disebabkan selain rusaknya ekosistem kawasan pesisir pantai yang diduga dilakukan oleh alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta kawasan mangrove yang sudah menciut, Disamping itu pencemaran air limbah juga akan mempengaruhi berkembang biaknya ikan dilaut, Untuk itu akan dilakukan kajian dalam kurun waktu enam bulan secara berkesinambungan.
"Survey direncanakan berlangsung selama 6 bulan. Dilakukan secara bertahaf 1 bulan pada musim kemarau, 1 bulan pasang besar dan 1 bulan musim penghujan, 3 bulan analisis data, Draft laporan, Seminar/ kesimpulan dan tindak lanjut, " ungkap Azwar Hamid yang juga lulusan S2 Dari Fhilipina tersebut.
Dilanjutkan Azwar Hamid, Kajian dan survey akan melibatkan unsur kampus negeri dan swasta serta Dinas terkait kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara.
" Selanjutnya akan kita tunjukkan bukti bukti yang otentik pada semua pihak utamanya yang peduli pada kawasan perairan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat," Tutupnya (MA)
