LintasTotabuan.com, Tulang bawang - Anggaran Pembayaran Publikasi Advetorial (ADV), di sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2018 - 2019 hingga kini belum dibayarkan kepada para pemilik perusaan media.
Hal ini di paparkan oleh Junaidi Amrin" Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Pers Independet Indonesia (FPII) Tulang Bawang kepada insan pers 24/05 di sekretariat Korwil FPII . Dirinya akan segera melakukan musyawarah dengan seluruh rekan media yang ada diruang lingkup wilayah Tulang Bawang untuk menentukan sikap tentang adanya oknum ASN yang diduga telah menyalah gunakan jabatannya terhadap penggunaan keuangan Negara.
Hal ini dinilai Junaidi pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang bawang terkesan menghindari para rekan media, untuk ditemui serta kuat dugaan tidak adanya kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang khususnya Bupati terhadap para oknum ASN Sekretariat DPRD Tuba, yang disinyalir mangkir dari tugas pungsi pada saat jam kerja.
'Pembiaran tanpa tindakan tegas dari Seorang Bupati terhadap bawahannya dalam menjalankan tugas pungsi sebagai Pejabat Publik dinilai tidak sesuai dengan Standar Bergerak Melayani Warga (BMW). "Jelas Junaidi AR.
Dirinya berharap kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI serta BPK Provinsi untuk dapat mengevaluasi dan melakuksn audit penggunaan keuangan tahun 2018 - 2019, khususnya disekretariat DPRD Tuba, yang diduga syarat dengan Laporan fiktip oleh oknum ASN Sekretariat DPRD.
Ditempat terpisah diungkapkan beberapa media, mengeluhkan perihal yang sama terhadap pelayanan oknum ASN sekretariat DPRD Tuba .
Awsk media kesulitan ketika ingin mempertanyakan tanggung jawab sekretariat DPRD sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan tempat mereka bernaung.
Hingga berita ini diturunkan, belum satupun Pejabat ASN disekretariat DPRD Tuba, dapat ditemui untuk memberikan komentar dan tanggapan (Bandarudin/ amin ).
Sumber Koorwil FPII Tulangbawang.
( Red )
