LintasTotabuan.com, Lambar -Sejumlah fraksi DPRD Lampung Barat mendesak agar seluru h OPD Pemkab Lampung Barat dapat melaksanakan inovasi program dengan meningkatkan kinerja dan perbaikan pelayanan publik.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Lambar Izmun Zani saat menyampaikan hal itu saat pemandangan umum fraksi menanggapi penyampaian nota pengantar rancangan APBD TA 2019 Pemkab Lambar dalam rapat paripurna, Kamis (25/10/18).
Alasan, sebagian besar OPD hingga saat ini masih terjebak pada kegiatan rutinitas. Sementara pada TA 2019 ini bupati telah menetapkan pitu (7) program unggulan. Karena itu pihaknya meminta penjelasan tentang inovasi yang akan dilakukan oleh masing-masing OPD.
Ismun mencontohkan, pada Dinas Kependudukan dan Capil dimana sejak 2013-2017 telah menghabiskan dana Rp1,2 miliar yang kegiatanya hanya untuk sosialisasi akte pencatatan sipil. Sementara hasilnya tidak sebanding penerima pemanfaat yang hanya mencapai 6.000 yakni hanya orang. Padahal sosialisasi bisa dilaksanakan melalui inovasi pembuatan video kreatif melalui pemanfaatan teknologi yang isinya adalah penyampaian pesan-pesan kreatif tentang akte capil yang kemudian disampaikan kepada media. Inovasi ini tentu lebih efektif dan efisien anggaran.
Di bidang kesehatan, Ismun juga mempertanyakan tentang bagaimana setragi Pemkab untuk menjangkau pelayanan kepada masyarakat didaerah terpencil melalui program ambulan hebat.
Sementara itu fraski Demokrat melalui anggotanya Heri Gunawan mempertanyakan setrategi Pemkab melalui stake holdernya dalam hal stabilisasi harga kebutuhan pokok. Sebab pihaknya menilai walaupun stok tersedia tetapi keberadaan stok ternyata tidak menjamin stabilisasi harga kebutuhan pokok. Menurutnya banyak faktor penyebab kenaikan harga pangan pokok. Namun jika Pemkab hanya melakukan upaya dengan cara memantau kenaikan saja maka itu tidak akan efektif. Lalu pada pagu anggaran kesejahtraan petani yang jumlahnya sangat minim yakni Rp8.78 miliar, padahal Lambar adalah mayoritas petani. Jumlah itu tentu tidak akan dapat mendongkrak target prioritas program.
Kemudian soal pengadaan pakaian seragam, kata Heri, dalam penyaluranya pihaknya menemukan persoalan baru seperti pakaian tidak sesuai ukuran. Kemudian ada pungutan padahal pakaian itu diberikan secara gratis. Karena itu pihaknya meminta agar dinas terkait memastikan agar tidak terjadi adanya pungutan sekecil apapun terhadap pendistribusian bantuan seragam kepada anak sekolah itu.(Komar)
