ads

18 Juli 2018

  • Follow us

GERDU (Gerakan GUSDURian) Surabaya Gelar Forum 17-an ‘Negara Dan Agama’

GERDU (Gerakan GUSDURian) Surabaya Gelar Forum 17-an ‘Negara Dan Agama’


*SURABAYA* - Pada hari selasa malam (17/7) GERDU (Gerakan GUSDURian) Suroboyo mengadakan Forum 17-an yang mengangkat tema “Negara & Agama”. 

Problematika yang silang sengkarut ketika kita berusaha “mengkawinkan” antara negara dan agama menjadi latar belakang utama dari Forum 17-an yang diadakan di Gedung Lembaga Karya Dharma Keuskupan Surabaya. 

Forum 17-an tersebut menghadirkan 2 (dua) orang akademisi dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu Rojil Nugroho Bayu Aji (Dosen Pendidikan Sejarah, Pengajar Pancasila & PKn di Universitas Negeri Surabaya) dan Petrus Canisius Edi Laksito (Dosen Teologi di Seminari Tinggi Providentia Dei Keuskupan Surabaya).



Rojil Nugroho Bayu Aji menyampaikan polemik yang mengiringi kontroversi isi Piagam Jakarta. Sejak tahun 1945 hingga sekarang (2018), walaupun sudah ada konsensus mengenai ideologi NKRI yang ber-“Ketuhanan yang Maha Esa”, perdebatan dengan kubu yang mendukung NKRI yang ber-“Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya” masih saja terus bergulir. 

Fakta sejarah tersebut merupakan potret realitas keberpihakan masyarakat dalam menyepakati ideologi yang “ideal” bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Menurut Petrus Canisius Edi Laksito, langkah yang diambil oleh tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia, dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan pilihan yang tepat. 

Nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, terutama Sila "Ke-Tuhan-an yang Maha Esa", memuat penghargaan terhadap keberagaman agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. 

Sedangkan, gagasan mengenai "Negara Agama" jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila tersebut.

Apalagi jika ada individu/kelompok yang mendukung terbentuknya “Negara Agama" dengan cara-cara yang mengesampingkan nilai kemanusiaan (misalnya: kekerasan), bahkan melakukan aksi yang dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan (misalnya: penembakan/pengeboman). 

Sebut saja, kelompok Darul Islam (DI)—berdiri tahun 1949-1962 dengan pimpinan S.M. Kartosoewirjo—yang melancarkan aksi pemberontakan terhadap pemerintah RI secara sporadis di Aceh (1953-1962), Jawa Tengah (1950-1959), dan Sulawesi Selatan (1950-1965). 

Pada abad 21, Jemaah Islamiyah (JI)—yang dipimpin Abu Bakar Ba’asyir—menjadi kelompok lain yang mendalangi pelbagai aksi terorisme berbasis agama di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Sedangkan, pada 13 Mei yang lalu, Kota Surabaya digemparkan dengan aksi pengeboman yang menyasar 3 gereja (Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Sawahan), dan didalangi oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Aksi-aksi tersebut jelas bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Selain tiga kelompok ekstremis pro-“Negara Islam Indonesia” yang disebutkan di atas, ada pula kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga ber-ideologi Islam radikal. 



Meskipun HTI tidak melakukan aksi-aksi kejahatan secara langsung—seperti kelompok DI, JI, dan JAD, maupun kelompok-kelompok ekstremis lain (misalnya: ISIS), ideologi yang diusung HTI jelas bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. 

Mereka yang mendukung HTI cenderung memiliki pemahaman bahwa setiap orang/kelompok yang bertentangan dengan ideologi mereka pantas dianggap sebagai musuh, dan hal ini dapat mengancam keberlangsungan "Persatuan Indonesia" yang menjadi Sila Ketiga Pancasila.

Forum 17-an ini ditutup dengan kesekapatan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang tepat bagi Negara Indonesia. 

Namun, bukan demokrasi ala Orde Lama maupun Orde Baru. Bahkan, bukan juga demokrasi yang berjalan selama era Reformasi ini. 

Demokrasi Pancasila di Indonesia memang sedang berproses untuk menemukan wujud sejatinya, yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Demokrasi yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, seperti kata K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

- Narahubung GUSDURian Surabaya: 0856-4866-2221 (Adi Sujatmika)
- Koordinator GUSDURian Surabaya: 0813-3178-9006 (Yuska Harimurti)


Red : Arianto