BATU BARA, LintasTotabuan.com - DPR RI PAN Komisi VI Nasril Bahar menghadiri penyerahan bantuan kepada nelayan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap pada Kunjungan kerja (kunker) secara simbolis kepada koperasi maju bersama bahari industri kuala tanjung,koperasi nelayan putra melayu,koperasi nelayan teguh bersama, koperasi nelayan bersama dan koperasi nelayan benteng sejahtera, di pelabuhan Pangkalan Dodek Desa Nanasiam kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara propinsi sumatera utara, Jum'at 11/5/2018
Pjs Bupati Batubara M Faisal Hasrymi menyampaikan, dikabupaten Batubara masyarakatnya 30% nelayan dan cukuplah besar potensi perikananya dan perlu perhatian oleh pemerintah. Dikabupaten Batubara tahun 2007 ini memiliki luas darat 90.496 ha dan luas laut 399 ha, memiliki panjang pantai 62 KM, 7 kecamatan 10 kelurahan. 141 Desa jumlah penduduk 379.400 orang dengan jumlah rumah tangga sebanyak 83.850 RT.
Faisal juga mengatakan Dengan terbitnya UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam mengelola laut, dan sekarang pengawasan dilaut kewenangan propinsi,terutama penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan." Besar harapan kami agar dapat memperhatikan nelayan dikabupaten Batubara". Ujarnya
Direktorat jend Perikanan tangkap Prof. Dr. Ir Sjarief Widjaja menyampaikan Wilayah perairan Indonesia yang jauh lebih luas dari daratan, seyogyanya dapat menjadi sumber utama penghidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat tepat jika Presiden kita, Bapak Joko Widodo menyampaikan dalam pidatonya saat dilantik bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa” dan akan mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.
Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut, Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan mencanangkan 3 (tiga) pilar utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yaitu: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Upaya Ibu Menteri beserta seluruh jajaran KKP dan dukungan seluruh stakeholders dalam memberantas IUU Fishing serta pembenahan perizinan merupakan wujud nyata untuk menegakkan misi kedaulatan dan keberlanjutan tersebut.
Hasilnya bisa kita saksikan bersama. Kapal-kapal asing sudah berhasil kita usir. Kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing kita tenggelamkan. Bahkan berdasarkan Perpres No. 44 tahun 2016, sudah ditegaskan bahwa usaha penangkapan ikan tertutup untuk asing, artinya ikan Indonesia hanya untuk nelayan Indonesia.
Seiring dengan itu, potensi sumber daya ikan juga terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan, pada tahun 2013 potensi perikanan kita tercatat sebesar 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton dan hasil yang menggembirakan tercatat pada tahun 2016 menjadi 12,5 juta ton apalagi dengan dilegalkan dengan Kepmen 50 tahun 2017.
Kegiatan penyerahan bantuan ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa program pemerintah yang diamanatkan melalui KKP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.
Bantuan yang diberikan tidak hanya menyentuh satu sisi, tetapi menyeluruh. Di samping bantuan alat produksi berupa kapal perikanan dan alat penangkapan ikan,bantuan tersebut. Kapal perikanan sebanyak 10 unit. Jumlah API sebanyak 2 paket Gillnet Dasar. Bantuan premi asuransi nelayan untuk 2.241 nelayan. Klaim Asuransi tahun 2017 sebanyak 9 klaim sebesar Rp 185,6 juta
Target premi asuransi di yang melebihi target sebesar 1.200 dengan realisasi sebesar 2.241 Realisasi Kredit Usaha Rakyat sektor Penangkapan Ikan di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2017 sebesar Rp 6,4 milyar untuk 217 debitur. Untuk kabupaten Batubara sebesar Rp 95 juta untuk 5 debitur
Fasilitasi permodalan usaha penangkapan sektor perbankan di Sumatera Utara selama tahun 2017 sebanyak 1.762 rekening dengan jumlah outstanding kredit sebanyak Rp 139,3 Milyar.
KKP sangat mengutamakan ketepatan maksud maupun sasaran dari penerima program bantuan. Oleh karena itu, bantuan terutama diperuntukkan terutama bagi koperasi dan nelayan kecil. Kami harapkan, seluruh paket bantuan tersebut.
Nasril Bahar anggota DPR-RI PAN Komisi VI, menyampaikan dalam rangkaian penyerahan kapal dan alat tangkap mungkin dari penyampaian Pjs Bupati Batu Bara Faisal dari 339 kapal alat tangkap" hari ini mungkin yang dapat dikabulkan lebih kurang 20 alat tangkap dan juga berupa kapal" tuturnya.
Lanjut Nasril, Intinya disesuaikan daripada anggaran belaja negara yang sesungguhnya merupakan keinginan kita dalam rangkaian percepatan mensejahterakan nelayan, " bukan tidak mustahil bahwa dari beberapa pengamat mengatakan hasil alam kita yang khususnya laut kalau dikelola dengan benar, dikelola dengan peralatan yang cukup bisa menutupi 2/3 jumlah kebutuhan APBN, kalau APBN lebih kurang 2 ribu triliyun 2/3 bisa hasil laut" jelasnya. (M Yusuf)
