 |
| Sandri Rumanama |
Jakarta, LintasTotabuan.com - Jika hanya mencari lahan investasi dan pemukiman baru daratan Indonesia masih menampung semua investan dan membuka pemukiman baru, lalu buat apa ada proyek sakral reklmasi teluk jakarta ?, bingung saya.
Hal ini di tegaskan oleh Pengamat Sosial Politik Sandri Rumanama. Sandri mengatakan jangan meniru SINGAPURA. DUBAI. RRC. KORSEL & JAPAN.
"Wajarlah jika mereka melakukan reklamasi karena luas daratan tak sebanding dengan lahan yang tersedia baik untuk pemukiman serta investasi". Ungkap tokoh mudah ini
kalau Indonesia luas pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Dan Papua masih mampu menampung pengembangan invastasi dan perluasan pemukiman penduduk. Kalau hanya untuk membuat destinasi wisata saya rasa bali & maluku masih punya potensi untuk mengembangkan destinasi wisata laut. Kenapa jakarta yang di pilih saya kira ini proyek sangat sakti & sakral. Papar Sandri
Sandri menilai arogansi yang di tunjukan oleh pemerintah pusat harus di curigai & di waspadai, karena sayarat akan muatan politik.
"Ya saya hanya menghimbau kepada segenap rakyat indonesia, terutama rakyat Jakarta, agar mewaspadai proyek sakti & sakral ini karena tidak ada azas rasio berdasarkan alasan pengembang dan pemerintah untuk melakukan reklamasi di pantai utara Jakarta" imbaunya.
Saya itu bingung sekali alasan apa ada reklamasi kalau kita lihat dari sejarahnya tujuan reklamasi di beberapa wilayah di Jakarta Utara itu untuk menyikapi keterbatasan lahan dan memperluas pemukiman rakyat pada waktu itu, selain itu juga untuk bagai mana adanya keselarasan dalam pembangunan & tata ruang di Jakarta,antara wilayah barat, selatan, timur dan utara.
Konsep diatas sudah tidak realsitis dengan era sekarang ini, karena era ini sudah saatnya pemerintah berfikir bagai mana adanya pembangunan yang merata & berkeadilan di Indonesia. Jelasnya
Kalau hanya untuk reklamasi dengan alasan alasan di ini, saya rasa sampai laut jawa ini kering pun tidak bakal bisa mengatasi persoalam ini. Paparnya
Indonesia itu bukan hanya jakarta atau jawa dan sumatera saja, kalau membangun ya harus adill merata saja itu yang terpenting bukan adanya kebijakan yang tumpang tindih. Usulnya. (Tim/Red)
