 |
| Amir Liputo, Menyamput Mahasiswa Unsrat kemarin |
LINTASTOTABUAN.COM, SULUT - Gaung suara massa mahasiswa ‘mengiang’ di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Kantor wakil rakyat Sulawesi Utara (Sulut) dituju. Pemerataan tenaga pengajar hingga transparansi realisasi anggaran pendidikan jadi tuntutan. Nada desakan itu nyaring berbunyi di depan legislator gedung cengkih.
Selasa (3/5) kemarin, ratusan massa tumpah ruah di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Pengunjuk rasa datang dari aliansi organisasi mahasiswa (Ormawa) Univeristas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Mereka disambut Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo.
Tiga garis besar petisi dilayangkan para demonstran. Mereka meminta pemerataan tenaga pendidikan di tiap daerah di Bumi Nyiur Melambai. Perlu adanya transparansi anggaran beasiswa pendidikan di Sulut. Massa pun mendesa agar meralisasikan anggaran pendidikan 20 persen di Sulut sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4. “Melihat kondisi pendidikan yang ada di negara ini, masih banyak saudara-saudara kita belum merasakan pendidikan yang merata khususnya di Sulut,” tegas koordinator lapangan (Korlap), Combyan Lombongbitung dalam orasi.
Berdasarkan data yang mereka rangkum dari berbagai sumber, baik media cetak atau online, ternyata banyak persoalan pendidikan yang masih terus terjadi di Sulut. Masalah pendidikan hingga kini dinilai belum mampu dituntaskan pemerintah. “Realisasi anggaran pendidikan 20 persen harus transparansi tidak boleh ditutup-tutupi,” kata Combyan seraya menyampaikan kekecewaan massa atas ketidakhadiran Ketua DPRD Sulut dan Ketua Komisi IV.
Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo yang menerima massa aksi mengatakan, sekarang ini DPRD Sulut sedang melaksanakan reses makanya banyak angota dewan tidak berada di tempat. “Kalian bisa datang pada tanggal 10 pekan depan karena hari itu semua anggota DPRD hadir termasuk ketua komisi 4. Massa aksi bisa berdialog langsung dengan James Karinda terkait berapa anggaran pendidikan yang dialokasikan kemudian dana beasiswa,” pungkas Liputo.
Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh, ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengakui, tak sempat mendengar informasi akan ada aksi tersebut. Ia pun menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut. “Sekarang ini tidak ada lagi anggaran yang tersembunyi. Semuanya dibuka secara terang-terangan. Ini karena di belakang itu ada inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), lebih jauh lagi ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” tukas Legoh.
Ia menyampikan, memang terkadang informasi mengenai anggaran hanya sampai di lembaga-lembaga tertentu termasuk di DPRD. Baginya tidak ada unsur kesengajaan untuk menutup-nutupi. “Semua birokrat sudah takut,” kunci Legoh.
Diketahui, massa organisasi mahasiswa ini dari gabungan Majelis Permusyawartan Mahasiswa (MPM) Unsrat, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsrat, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan se-Unsrat dan SKM/UKM se-Unsrat. (*)
