 |
| Ilustrasi Proyek |
SULUT, LINTASTOTABUAN.COM - Sederet pengerjaan jalan di Sulawesi Utara (Sulut) terkatung-katung. Pembebasan lahan terendus jadi salah satu penyebab. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut pun berjanji akan turun lapangan.
Hal tersebut terungkap dalam hearing Komisi III DPRD Provinsi Sulut bersama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XV Manado dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulut, Senin (29/5), di ruang rapat 1 kantor dewan Sulut. “Kalau pembebasan lahan jalan tol Manado-Bitung memang ada sedikit kendala. Kemudian jembatan di jalan Sarundajang anggaran 8 M (miliar) per tahun sudah dibangun,” kata Kepala BPJN Wilayah XV, Jemmy Mantik.
Persoalan pembangunan di jalan Soekarno yakni masih belum tersambung sampai saat ini. “Kalau jalan Soekarno itu dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Tahun (2017) ini akan nyambung jalan itu. Jalan ini bakal jadi kompetitornya jalan tol (Manado-Bitung),” ucapnya.
Mantik menegaskan, permasalahan paling besar dari semua itu adalah pembebasan lahan jalan. Jika tanah siap, pembangunan fisik bakalan cepat. “Di tempat lain, 100 km dibangun hanya satu tahun. Apalagi dikerjakan oleh kontraktor berpengalaman membangun tol. Bapak presiden menyampaikan, Manado-Bitung tol selesai akhir 2018 mendatang,” tukasnya.
Pelaksana tugas Kepala Dinas PU dan Tata Ruang, Stif Kepel mengatakan, sekarang ini khusus pembuatan ringroad tiga yang dari Malalayang ke Manado Utara, pemerintah tetap terus menyiapkannya. Salah satu yang menjadi kendala adalah pembebasan jalan. “Kami akan terus berkoordinasi dengan balai jalan terkait hal ini,” tutur Kepel.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo mengungkapkan, supaya bisa mendapat data terkait persoalan pembangunan jalan maka pihaknya akan melakukan kunjungan lapangan. Sekaligus mengecek sejauh mana pembebasan lahan untuk pembuatan jalan-jalan tersebut. “Kita akan cek on the spot untuk memastikan data di lapangan. Terutama melihat persoalan pembebasan lahan,” kata anggota dewan provinsi (Deprov) ini. (*)
